Pemerintah Kota Tangerang Perkuat Kapasitas Ormas Berbasis Kepatuhan Hukum untuk Jaga Stabilitas Daerah
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melaksanakan kegiatan Sarasehan Ormas dengan tema Penguatan Kapasitas Ormas Berbasis Kepatuhan Hukum Demi Stabilitas Daerah.
Kegiatan dilaksanakan di Graha Bakti Karya, Perumahan Modernland Kota Tangerang. Kamis (17/9). Dengan dihadiri 200 peserta yang merupakan perwakilan dari 100 Ormas se-Kota Tangerang.
Wakil Wali Kota Tangerang H. Maryono membuka kegiatan ini, dengan didampingi oleh Kepala Badan Kesbangpol Wawan Fauzi. Dalam sambutannya Wakil Wali Kota Tangerang menyampaikan Keberadaan Ormas memiliki posisi yang sangat penting. Ormas bukan sekadar wadah berhimpun, tetapi juga kekuatan sosial yang dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, menyampaikan aspirasi, menggerakkan partisipasi, serta ikut menjaga persatuan dan kondusivitas daerah.
Wakil Wali Kota Tangerang, juga mengajak seluruh Ormas di Kota Tangerang untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, memperkuat tata kelola dan administrasi organisasi, serta menjadikan kepatuhan hukum sebagai budaya dalam setiap aktivitas.
Melalui kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan pemahaman mengenai regulasi, tata kelola organisasi, serta pentingnya kepatuhan hukum dalam menjalankan aktivitas organisasi kemasyarakatan.
Sarasehan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, yaitu Yodie Indrawan, S.STP., M.A., Tim Kerja Pendaftaran dan Sistem Informasi Ormas pada Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri; H. Junadi, Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang; Kevin Adhyaksa, S.H., M.H., Kepala Subseksi II Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang; serta Dr. Ir. Hamry Gusman Zakaria, M.M., Ketua Yayasan Pendidikan Laboratorium Pancasila (YPLP).
Dengan dilaksanakannya Sarasehan Ormas ini, Pemerintah Kota Tangerang berharap organisasi kemasyarakatan dapat semakin meningkatkan kapasitas, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sekaligus terus berperan aktif dalam menjaga persatuan, kerukunan, dan stabilitas daerah.
